Pematangsiantar | Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Pematangsiantar-Simalungun Soroti kinerja Walikota Kota Pematangsiantar dalam sudut pandang jangka panjang pembangunan Kota Pematangsiantar. Selasa (29/04/2025)
GMKI melalui Ketua Cabang Yova Purba menilai bahwa Walikota Pematangsiantar perlu ditekankan perihal urgensi pembangunan di Kota Pematangsiantar yang dianggap minim terobosan juga dinilai melakukan pembiaran atas beberapa sektor yang rusak dan perlu diberi kepastian pembangunan.
“Jelas Walikota minim terobosan menjelang 100 hari kerja, belum ada terobosan kongkrit atas apa yang ingin dikerjakan Walikota,” ucap Yova Purba
GMKI menyoroti persoalan fokus Walikota perihal penanganan sampah di Kota Pematangsiantar padahal seperti yang diketahui bahkan sebelum dilantik Wesly Silalahi dan Wakilnya sangat gencar ingin memberantas persoalan ini.
“Sebelum dilantik Wesly Silalahi sebagai Walikota bersama wakilnya sangat gencar dalam menanggapi persoalan sampah bahkan memprioritaskan itu sebagai wujud komitmen mereka, namun tidak ada fokus sama sekali perhari ini,” Ucap Ketua GMKI Siantar
Selanjutnya GMKI menyoroti ketegasan Walikota terkait tata kelola ruang kota dimana masih berantakan, walaupun sudah ada sedikit kinerja melalui Satpol PP, namun Walikota belum berani untuk tegas terhadap Pangkalan-pangkalan Bus/Travel di Pusat Kota Pematangsiantar yang ingin di relokasikan ke Terminal Tanjung Pinggir. Berkaitan dengan tata ruang GMKI juga menyoroti persoalan penerangan baik di pusat kota maupun di pinggiran kota.
“Tata kelola Kota sangat urgent, walikota harus serius jika ingin Kota Pematangsiantar tertata rapi dan resiko-resiko yang membahayakan masyarakat seperti pengguna jalan dan pengguna kendaraan pribadi dapat teratasi dengan baik, namun Walikota tidak serius dan tidak tegas menyikapi hal ini,” Tegas Yova Purba
GMKI juga menilai bahwa Walikota per hari ini masih melakukan pembiaran terhadap kondisi Gedung IV Pasar Horas Kota Pematangsiantar serta kondisi para pedagang yang terhitung sudah setengah tahun menggunakan jalan Merdeka sebagai tempat berjualan.
“Nasib pedagang serta bangunan harus dipikirkan Walikota, hari ini kami melihat belum adanya satu langkah kebijakan bahkan kepastian apapun untuk menjawab dan menuntaskan hal ini,” Ucap Yova Purba
Juga GMKI Pematangsiantar-Simalungun menyikapi persoalan good governance, GMKI menekankan Walikota Pematangsiantar untuk fokus membenahi integritas dan komposisi Struktur pemerintahan di tubuh Pemerinta Kota (PEMKO) Pematangsiantar baik sesuai dengan basic track record yang selaras dengan kebutuhan, struktur Dinas di Kota Pematangsiantar hingga ke hal yang paling sederhana yakni personalia ASN yang masih dianggap tidak serius dalam melakukan pelayanan publik, serta harus mampu keluar dari lingkaran Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
“Good Governance menjadi persoalan di setiap komponen pemerintahan eksekutif, Kota Pematangsiantar hari mampu melakukan perubahan atas keselarasan personalia dengan jabatan, begitu juga dengan dinas-dinas yang ada di Kota Pematangsiantar, integritas ASN serta harus mampu keluar dari lingkaran KKN,” Ucap Ketua GMKI sebagai penutup
