 |
| Polisi berjaga di Kantor DPD Partai NasDem Kota Pematang Siantar saat berlangsung aksi demo, Senin (28/4/2025) |
Pematang Siantar, Selektifnews.com -- Hari ini, Mahasiswa yang menjadi korban pemukulan Ketua Komisi I DPRD Pematangsiantar bersama Puluhan massa yang tergabung dalam Front Gerakan Rakyat Melawan (Gerilyawan) berunjuk rasa di depan kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Pematangsiantar, Senin siang.28 April 2025.
Mereka mendesak pemecatan Robin Januardi Manurung, S.H., Ketua Komisi I DPRD Pematangsiantar, yang diduga memukul seorang mahasiswa dalam aksi unjuk rasa pada 27 Maret 2025 lalu.
Massa aksi bergerak dari depan Universitas Simalungun (USI) dengan melakukan konvoi menuju kantor DPD NasDem. Setibanya di lokasi, mereka menggelar orasi dan membentangkan spanduk bertuliskan "Siantar Darurat Demokrasi," dengan korban pemukulan turut hadir membawa spanduk tersebut.
"Kami menduga Partai NasDem melindungi kader yang telah menginjak-injak nilai demokrasi di kota ini. Seorang anggota dewan seharusnya menjadi pelindung, bukan malah melakukan kekerasan terhadap mahasiswa yang tidak berdaya," teriak Yuda Cristafari, pimpinan aksi, dalam orasinya.
Tak lama berselang, Ketua DPD NasDem Pematangsiantar, Frans Herbet Siahaan, keluar menemui demonstran. Ia menegaskan bahwa partainya akan menindak tegas jika terbukti ada kader yang bersalah.
"Tentu Partai NasDem tidak akan tinggal diam. Kami sudah memanggil yang bersangkutan untuk klarifikasi, dan laporan ini juga sudah kami teruskan ke pengurus wilayah dan pusat," kata Frans di hadapan massa.
Dukungan terhadap aksi ini juga datang dari berbagai organisasi mahasiswa. Randa Wijaya, perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Ekonomi, menyoroti bahwa persoalan ini bukan hanya tentang kekerasan fisik.
"Ini soal etika dan moral. Ini bukti bahwa ada kader partai yang tidak paham tugas pokoknya sebagai wakil rakyat. Jika pendidikan politik internal partai lemah, hasilnya ya seperti ini," ujar Randa.
Usai dari kantor DPD NasDem, massa bergerak menuju kantor DPRD Pematangsiantar untuk melanjutkan demonstrasi. Mereka mengecam Badan Kehormatan Dewan (BKD) karena dianggap lamban menangani kasus ini.
"Kami sudah dua kali melayangkan surat resmi, tanggal 28 Maret dan 6 April, namun hingga kini tidak ada keputusan. Ini menunjukkan demokrasi di Pematangsiantar benar-benar dalam kondisi darurat," tegas Gideon Surbakti dalam orasinya.
Menanggapi aksi tersebut, Ramses Manurung dari BKD mengatakan bahwa seharusnya hari ini ada rapat pembahasan, namun gagal karena tidak memenuhi kuorum. Meski demikian, ia berjanji BKD akan mengambil sikap dalam waktu 3x24 jam.
Pernyataan itu ditanggapi kritis oleh Yuda Cristafari. "Kasus ini sudah lebih dari sebulan, baru hari ini kalian mau rapat? Ini membuktikan bahwa BKD tidak serius atau bahkan tidak bekerja," katanya.
Aksi ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap. Massa menegaskan bahwa mereka akan terus melakukan demonstrasi jika dalam waktu yang dijanjikan tidak ada langkah nyata dari BKD. Demonstrasi berlangsung tertib dan damai.
