Pematangsiantar, Selektifnews.com -- Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Pematangsiantar-Simalungun menggelar aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang TNI di depan Gedung DPRD Kota Pematangsiantar, Rabu (26/03/2025). Aksi ini diawali dengan long march dari Makam Pahlawan menuju Pasar Horas dan Jl. Sutomo, sebelum akhirnya tiba di gedung DPRD. Dalam orasi mereka, GMKI menegaskan bahwa pengesahan UU TNI dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia.
Depandes Nababan, pimpinan aksi, menyampaikan bahwa UU TNI yang baru disahkan secara tiba-tiba akan berdampak pada pembungkaman supremasi sipil. "Dengan disahkannya UU TNI ini, kita melihat adanya indikasi pelemahan demokrasi yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu. Ini bukan sekadar kebijakan biasa, tetapi ancaman serius terhadap demokrasi kita," ujar Depandes dalam orasinya.
Saat massa aksi tiba di Gedung DPRD Kota Pematangsiantar, mereka dihadang oleh aparat kepolisian. Ketegangan sempat terjadi ketika mahasiswa mendesak Ketua DPRD untuk turun dan berdialog secara langsung. “Kami melihat kepolisian seakan menjadi tameng bagi pembungkaman suara rakyat di Kota Pematangsiantar,” ungkap Depandes saat diwawancarai di lokasi.
Salah satu anggota DPRD dari Fraksi Gerindra sempat mencoba bertemu dengan massa aksi, namun GMKI menolak dan menegaskan bahwa tuntutan mereka adalah agar DPRD secara resmi menolak UU TNI yang telah disahkan pada 20 Maret 2025. GMKI juga mendesak agar DPRD Pematangsiantar mengambil sikap tegas terhadap UU ini.
Sebagai bentuk kekecewaan, GMKI kemudian melakukan aksi simbolik dengan membakar foto Presiden Prabowo Subianto, Ketua DPR-RI Puan Maharani, dan Wakil Ketua DPR-RI Sufmi Dasco. Ketua GMKI Pematangsiantar-Simalungun, Yova Purba, mengatakan bahwa aksi ini adalah bentuk protes terhadap elit politik yang dianggap telah mengkhianati demokrasi. “Kami sangat kecewa dengan elit politik yang lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri dibandingkan suara rakyat,” ujarnya.
Sebelum mengakhiri aksi, massa GMKI berhasil memasuki ruang rapat DPRD dan menyampaikan pernyataan sikap mereka. Mereka menuntut DPRD secara terbuka menolak UU TNI, menjamin supremasi sipil, serta memastikan bahwa kebijakan legislatif tidak menjadi alat militerisasi birokrasi. GMKI juga menyatakan akan terus melakukan konsolidasi untuk aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
