 |
| Gedung UPTD Pependa Simalungun Jalan Asahan KM.6 Kabupaten Simalungun |
Simalungun, Selektifnews.com – Ketua Aliansi Masyarakat Siantar Simalungun Bersatu (AMSSB), Johan Arifin, menyoroti proyek pembangunan Gedung Kantor UPTD Pependa Simalungun di Jalan Asahan Km 6, Kabupaten Simalungun, yang menelan biaya Rp 12.369.110.000,00 dari APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2024. Johan menduga proyek ini menjadi ajang korupsi yang sistemik dan terencana.
Menurut Johan, proyek yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Sumatera Utara tersebut sejak awal sudah bermasalah, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. "Kami menduga adanya kejanggalan dan konspirasi jahat dalam pembangunan gedung ini," ungkap Johan kepada wartawan, Minggu (23/3/2025).
Pihaknya meminta aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, untuk segera turun tangan mengusut dugaan korupsi tersebut. Johan mendesak agar Kepala BAPENDA Sumut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pihak pelaksana proyek CV Sigma Siseanna, serta konsultan pengawas CV Dwitama diperiksa secara menyeluruh. "Kami menduga ada persekongkolan jahat demi keuntungan pribadi maupun kelompok," tegasnya.
Johan juga menyoroti lambatnya progres pembangunan gedung tersebut. Berdasarkan kontrak bernomor 011/401/UPPD-SML/2024, proyek ini seharusnya selesai dalam 210 hari kalender, dimulai sejak 26 Maret 2024. Namun, hingga akhir Maret 2025, bagian belakang bangunan masih belum selesai dikerjakan. Ironisnya, menurut informasi yang beredar, pembayaran proyek sudah mencapai 100 persen.
Selain dugaan korupsi dalam pengerjaan fisik proyek, Johan juga menyinggung adanya praktik jual beli jabatan terkait M. Syahrial Nasution, S.Sos, yang menjabat sebagai PPK dalam proyek tersebut. Johan menilai ada kejanggalan dalam promosi jabatan Syahrial, yang sebelumnya berstatus demosi tetapi justru diangkat menjadi Kepala UPTD Pependa Simalungun.
"Kami menduga kuat adanya manipulasi berkas dalam proses promosi jabatan ini. Ini harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya, termasuk siapa aktor intelektual di balik dugaan korupsi proyek ini," tambah Johan.
Ketika sejumlah wartawan mencoba mengonfirmasi langsung ke lokasi proyek, mereka menghadapi kesulitan. Pihak keamanan melarang wartawan masuk ke dalam gedung, sehingga menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi proyek ini. "Ada apa ini? Mengapa wartawan tidak boleh melihat isi gedung? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan?" tanya Johan.
Yang lebih mencurigakan, security yang berjaga tampak panik saat mengetahui kehadiran wartawan. Ia bahkan terlihat mondar-mandir dengan sepeda motor, berusaha mencari pengawas proyek namun tidak berhasil menemukannya. Dugaan korupsi dalam proyek ini semakin menguat, dan publik menunggu langkah tegas dari aparat hukum untuk mengusut kasus ini hingga tuntas.
