 |
Kericuhan Singkat di Makassar, Mahasiswa Papua Bentrok dengan Aparat Kepolisian (Foto: Istimewa) |
Makassar, Selektifnews.com – Ketegangan sempat terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, ketika sekelompok mahasiswa asal Papua terlibat bentrokan singkat dengan aparat kepolisian. Kejadian ini berlangsung sekitar pukul 11.00 WITA di sekitar Asrama Papua, Jalan Lanto Daeng Passewang. Insiden ini melibatkan aksi lempar batu oleh para mahasiswa dan pengamanan ketat oleh aparat kepolisian.
Awal Ketegangan
Berdasarkan informasi di lokasi, kericuhan bermula ketika puluhan mahasiswa Papua keluar dari asrama dengan berbaris rapi. Mereka mengenakan pakaian dengan simpul-simpul kain, membawa poster, dan menyerukan tuntutan. Massa kemudian bergerak menuju Jalan Ratulangi, Makassar, untuk menggelar aksi protes.
Namun, langkah mereka terhenti ketika aparat kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Brimob Polda Sulsel menghadang. Polisi sudah berjaga di lokasi untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum.
Pemicu Kericuhan
Situasi memanas setelah seorang mahasiswa yang diduga menjadi provokator ditangkap oleh aparat. Penangkapan ini memicu kemarahan mahasiswa lainnya, yang kemudian melempari polisi dengan batu. Bentrokan berlangsung selama kurang lebih 10 menit, dengan mahasiswa dan aparat saling berhadapan di sekitar area asrama.
Aparat berusaha membubarkan kerumunan dengan langkah pengamanan minimal untuk menghindari eskalasi lebih lanjut.
Upaya Pendekatan Persuasif
Kapolrestabes Makassar, Kombes Mokhamad Ngajib, turun langsung ke lokasi untuk meredakan situasi. Dalam upaya meredakan ketegangan, Ngajib meminta personel kepolisian untuk mundur beberapa langkah guna memberikan ruang kepada para mahasiswa untuk kembali masuk ke asrama mereka.
"Kami mengedepankan pendekatan persuasif untuk menjaga situasi tetap kondusif. Saya meminta anggota untuk mundur, dan akhirnya para mahasiswa bersedia masuk kembali ke asrama," kata Kombes Ngajib kepada awak media.
Tuntutan Mahasiswa Papua
Aksi mahasiswa ini dilakukan dalam rangka memperingati dan menaikkan bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM). Selain itu, dari informasi yang berhasil dirangkum redaksi mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, termasuk diantaranya:
1. Penolakan terhadap proyek strategis nasional (PSN): Mereka mengecam eksploitasi sumber daya alam Papua yang dianggap merugikan Orang Asli Papua (OAP).
2. Penolakan pembentukan otonomi daerah baru (DOB): Mahasiswa menilai kebijakan tersebut tidak berpihak pada kepentingan masyarakat Papua.
3. Penghentian program transmigrasi ke Papua: Mereka mengkhawatirkan program transmigrasi dapat mengancam eksistensi budaya dan demografi OAP.
Salah satu mahasiswa yang enggan disebutkan namanya mengatakan, "Kami menolak PSN, DOB, dan transmigrasi karena semua itu hanya mempercepat marginalisasi orang Papua di tanah kami sendiri."
Kondisi Pasca-Kericuhan
Setelah situasi terkendali, mahasiswa kembali ke dalam asrama, dan aparat kepolisian tetap berjaga di sekitar lokasi untuk memastikan tidak ada eskalasi lanjutan. Kapolrestabes Makassar mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang beredar.
"Kami memastikan bahwa situasi di Makassar aman dan terkendali. Semua pihak diharapkan dapat menahan diri dan menyampaikan aspirasi melalui jalur yang sesuai dengan hukum," tegas Kombes Ngajib.
Reaksi Masyarakat dan Pemerintah Daerah
Insiden ini menarik perhatian masyarakat setempat dan pemerintah daerah. Beberapa tokoh masyarakat mengimbau semua pihak untuk menjaga kedamaian dan tidak memperkeruh suasana.
Sementara itu, pemerintah Sulawesi Selatan menyatakan siap untuk memfasilitasi dialog antara mahasiswa Papua dan pihak terkait untuk menyalurkan aspirasi mereka secara damai.
Penegakan Hukum yang Humanis
Insiden ini menjadi pengingat pentingnya pendekatan yang humanis dalam menangani isu sensitif seperti aksi mahasiswa Papua. Dengan langkah persuasif yang dilakukan Kapolrestabes Makassar, situasi dapat segera dikendalikan tanpa adanya korban jiwa.
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap isu-isu yang menjadi keresahan masyarakat Papua, sehingga solusi yang adil dan inklusif dapat dicapai.
