 |
ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Aktivis Nasional Indonesia (APANI) Jiwa Demokrasi menggelar aksi protes menuntut transparansi dan integritas KPU |
Simalungun, Selektifnews.com – Suasana memanas di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun pada Selasa, 19 November 2024, ketika ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Aktivis Nasional Indonesia (APANI) Jiwa Demokrasi menggelar aksi protes menuntut transparansi dan integritas KPU. Aksi ini berujung pada simbolik tabur bunga di atas mobil dinas KPU, sebagai bentuk kekecewaan terhadap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Pilkada dan penggunaan dana hibah.
Koordinator aksi, Ramadan S. Manurung, dengan lantang menyampaikan bahwa pihaknya mencium aroma korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengelolaan dana hibah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun.
“Kami meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat, dan DPRD Kabupaten Simalungun segera mengaudit penggunaan dana hibah oleh KPU. Ada dugaan penyalahgunaan yang tidak sesuai nomenklatur maupun laporan pertanggungjawaban,” ujar Ramadan.
Sembilan Tuntutan Utama
Dalam aksi yang berlangsung di bawah pengamanan ketat aparat, massa menyampaikan sembilan tuntutan utama yang mencakup berbagai aspek:
1. Netralitas Penyelenggara Pemilu
KPU diminta menjaga integritas dan tidak berpihak kepada pihak tertentu demi menjamin keadilan dalam proses demokrasi.
2. Audit Dana Hibah
Mendesak BPKAD, Inspektorat, dan DPRD untuk mengusut dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana hibah oleh KPU.
3. Aktivasi Fungsi DPRD
DPRD Kabupaten Simalungun dituntut segera membentuk alat kelengkapan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga penyelenggara pemilu.
4. Kampanye di Lokasi Terlarang
Mengecam kebijakan KPU yang mengizinkan kampanye di area milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sekolah, yang dianggap mencederai aturan pemilu.
5. Dana Pelipatan Surat Suara
Meminta transparansi terkait dana pelipatan surat suara yang dinilai tidak sesuai dengan peruntukannya.
6. Alat Peraga Kampanye (APK)
Menyoroti kualitas dan pemasangan APK yang dianggap tidak sesuai standar.
7. Lokasi Debat Kandidat
Menolak rencana pemindahan debat kedua Pilkada ke Kota Medan, dengan alasan dana berasal dari rakyat Simalungun, sehingga kegiatan harus tetap diadakan di wilayah setempat.
8. Penggantian Event Organizer (EO)
Mendesak KPU mengganti EO jika tidak mampu menyelenggarakan debat kandidat di Simalungun.
9. Ancaman Pembubaran KPU
Jika tuntutan tidak dipenuhi, APANI berjanji akan membawa persoalan ini ke ranah hukum dan menggalang dukungan masyarakat untuk menuntut pembubaran KPU Kabupaten Simalungun.
Aksi Simbolis: Mobil Dinas Dihujani Bunga
Ketegangan semakin memuncak ketika massa mendapati kantor KPU kosong tanpa kehadiran pejabat maupun staf. Namun, mobil dinas KPU terparkir di lokasi, memicu aksi simbolik menabur bunga di atas kendaraan tersebut sebagai tanda kekecewaan.
“Kami kecewa karena tak ada satupun pihak KPU yang menemui kami. Ini adalah simbol duka bagi demokrasi yang sedang kita perjuangkan,” ujar Faisal, salah satu orator aksi.
Meski situasi sempat memanas, aksi tetap berlangsung damai hingga massa membubarkan diri dengan meneriakkan, "Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia!"
Belum Ada Tanggapan Resmi dari KPU
Hingga berita ini diturunkan, pihak KPU Kabupaten Simalungun belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan yang dilayangkan oleh APANI.
Komitmen Mengawal Demokrasi
Ramadan Manurung menegaskan, aksi ini baru permulaan. “Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntutan kami dipenuhi. Transparansi adalah kunci menjaga kepercayaan publik. Rakyat Simalungun sudah cukup bersabar, dan kini saatnya bertindak demi masa depan demokrasi yang lebih baik,” ujarnya.
Masyarakat kini menanti langkah tegas dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan penyimpangan yang mencoreng pesta demokrasi. Dengan keterlibatan semua pihak, diharapkan Pilkada di Kabupaten Simalungun dapat berlangsung secara jujur, adil, dan transparan.
