 |
| Koordinator Gerakan Mahasiswa Peduli Masyarakat (GAMPERA) sekaligus Alumni Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P), Indra Simarmata, Ketua Gerakan Ikatan Mahasiswa dan Pemuda (GIMP), serta Defry Hutapea, Ketua Study Otonomi Politik Demokrasi (SOPo). |
Simalungun, Selektifnews.com – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang tinggal menghitung hari, isu money politik kembali menjadi perhatian publik, terutama di Kabupaten Simalungun yang dikenal sebagai salah satu daerah rawan praktik tersebut. Pada Selasa, 19 November 2024, sejumlah organisasi mahasiswa dan pemuda berkumpul di Warung Kopi Jl. Asahan Km. 4 untuk memberikan pernyataan sikap. Hadir dalam kesempatan tersebut Armada Simorangkir, Koordinator Gerakan Mahasiswa Peduli Masyarakat (GAMPERA) sekaligus Alumni Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P), Indra Simarmata, Ketua Gerakan Ikatan Mahasiswa dan Pemuda (GIMP), serta Defry Hutapea, Ketua Study Otonomi Politik Demokrasi (SOPo).
Dalam diskusi yang berlangsung, ketiga tokoh muda tersebut menyuarakan keprihatinan mereka terhadap potensi kecurangan yang bisa mencoreng demokrasi. Mereka mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Simalungun agar lebih tegas dalam menjalankan fungsinya, termasuk mendiskualifikasi pasangan calon (paslon) yang terbukti melakukan money politik.
GAMPERA: Dorongan untuk Pengawasan Maksimal
Armada Simorangkir menekankan pentingnya peran Bawaslu sebagai lembaga independen yang bertugas menjaga integritas Pilkada.
"Saya percaya Bawaslu Simalungun memiliki kredibilitas dalam menjalankan tugasnya. Kami berharap pengawasan dari tingkat kabupaten hingga kelurahan bisa ditingkatkan, termasuk melibatkan Alumni Kader P2P. Jangan beri celah bagi paslon yang berniat melakukan money politik," tegas Armada.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersikap proaktif melaporkan segala bentuk pelanggaran yang terjadi. Menurutnya, tanpa keterlibatan aktif masyarakat, pengawasan yang dilakukan Bawaslu tidak akan maksimal.
GIMP: Desakan Diskualifikasi Paslon Bermasalah
Sementara itu, Indra Simarmata sebagai Ketua GIMP sekaligus putra daerah Simalungun menyuarakan pandangannya secara tegas.
"Kami tidak ingin kontestasi politik di Simalungun dinodai oleh praktik money politik. Ini harus menjadi momentum untuk menciptakan demokrasi yang bersih. Paslon yang ketahuan melakukan pelanggaran berat, seperti money politik, harus didiskualifikasi agar menjadi efek jera bagi yang lain," ungkapnya.
Indra juga mengingatkan bahwa money politik tidak hanya merusak moral masyarakat, tetapi juga menciptakan pemimpin yang tidak kompeten dan tidak berpihak pada rakyat.
SOPo: Peringatan Hukum Bagi Pelaku
Dalam kesempatan yang sama, Defry Hutapea dari SOPo turut memberikan imbauan keras kepada semua pihak untuk menjaga demokrasi di Simalungun. Ia menekankan pentingnya menaati aturan hukum yang telah ditetapkan. "Sudah ada laporan yang masuk ke Bawaslu terkait pelanggaran Pilkada. Jika ada yang mencoba bermain api dengan money politik, hukum pidana menanti mereka," ujar Defry.
Ia juga mengapresiasi laporan masyarakat yang sudah berani mengungkap dugaan kecurangan. Menurutnya, keberanian ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan demokrasi di Kabupaten Simalungun.
Komitmen Bersama Menjaga Demokrasi
Ketiga organisasi—GAMPERA, GIMP, dan SOPo—berkomitmen untuk ikut serta dalam memantau jalannya Pilkada. Mereka juga berencana menggelar aksi sosialisasi untuk mengingatkan masyarakat akan bahaya money politik. "Ini bukan sekadar kepentingan politik, tapi masa depan daerah kita yang sedang dipertaruhkan," kata Armada.
Masyarakat Kabupaten Simalungun kini menaruh harapan besar pada Bawaslu untuk menegakkan aturan dan memastikan Pilkada berlangsung bersih dan adil. Desakan untuk mendiskualifikasi paslon yang terbukti melakukan pelanggaran menjadi pesan penting agar pesta demokrasi ini tidak berubah menjadi ajang transaksi politik.
Dengan langkah tegas dari Bawaslu dan keterlibatan aktif masyarakat, Kabupaten Simalungun diharapkan dapat membuktikan bahwa demokrasi yang bersih masih mungkin untuk diwujudkan.
