Pematang Siantar, Selektifnews.com – Pemerintah Kota Pematang Siantar diminta untuk bersikap tegas dalam menanggapi masalah yang melibatkan kepentingan sekelompok pedagang babi di Kota Pematang Siantar. Hal ini diungkapkan oleh Komandan Komunitas Masyarakat Peduli Indonesia (KOMPI), Henderson Silalahi, dalam sebuah konferensi pers pada Kamis (7/11/2024). Menurut Henderson, ketidaktegasan pemerintah terhadap keberadaan pedagang daging babi yang terletak di sepanjang Jalan Merdeka telah menimbulkan keresahan, terutama di kalangan warga muslim yang merasa terganggu dengan keberadaan pedagang tersebut.
"Keberadaan pedagang babi ini tidak hanya merusak estetika kota, tetapi juga telah melukai perasaan umat Islam di Pematang Siantar. Mereka merasa terganggu dan resah setiap kali melewati kawasan tersebut," ungkap Henderson.
Henderson Silalahi menegaskan bahwa meskipun jumlah pedagang babi di kawasan tersebut hanya sekitar 38 orang, namun hal ini telah memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat luas.
"Pemerintah harus berpihak pada kepentingan umum, bukan hanya pada kepentingan segelintir pihak. Keberadaan pedagang daging babi yang bercampur dengan pedagang lainnya di kawasan yang menimbulkan kemacetan ini dan kami rasa sangat tidak sesuai dengan norma yang ada di tengah masyarakat kita," lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Henderson juga mengajak Pemerintah Kota Pematang Siantar dan PD Pasar Horas Jaya untuk segera merelokasi pedagang babi ke lokasi yang lebih sesuai, yakni di Jalan Jintar (kawasan Bangsal). Menurut hasil survei yang dilakukan oleh KOMPI, kawasan tersebut memiliki ruang cukup, yakni sekitar 88 meter, yang dapat menampung seluruh pedagang tersebut.
"Jalan Jintar adalah kawasan yang lebih baik dan juga akan menjadi lebih teratur dan masih melekat image pasar Horasnya. Kami percaya bahwa dengan relokasi yang tepat, masalah ini bisa diselesaikan tanpa menimbulkan gesekan lebih lanjut," ujar Henderson.
Henderson juga menekankan bahwa ketidaktegasan pemerintah Kota Pematang Siantar dalam menghadapi permasalahan semacam ini bisa berakibat lebih buruk. Dia mengingatkan pemerintah tentang kasus Terminal Tanjung Pinggir yang dibangun dengan biaya besar namun kini mangkrak akibat ketidaktegasan dalam menyelesaikan masalah tersebut.
"Pembangunan yang telah menghabiskan miliaran rupiah itu jadi sia-sia hanya karena pemerintah kalah dengan kepentingan sekelompok oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini adalah contoh nyata dari dampak negatif ketidaktegasan pemerintah," tambahnya.
Dengan tegas, Henderson meminta agar Pemko Pematang Siantar dan PD Pasar Horas Jaya segera mengambil tindakan yang tidak hanya mendengarkan kepentingan kelompok kecil, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Dia mengingatkan bahwa kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama, bukan hanya mengutamakan kepentingan segelintir pedagang.
"Pemkot Pematang Siantar dan PD Pasar Horas Jaya tidak boleh kalah dengan preman, pedagang atau kelompok yang hanya berpikir untuk kepentingan pribadi mereka. Pemerintah harus menegakkan aturan dan membuat keputusan yang berpihak pada masyarakat mayoritas," tegas Henderson.
Masyarakat Pematang Siantar, terutama umat Islam, berharap agar masalah ini segera ditangani secara adil dan bijaksana oleh pemerintah kota. Mereka menginginkan solusi yang mengakomodasi kepentingan seluruh pihak dan tidak menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat.
