Bahwa pilkada sejatinya adalah momentum tarung ide dan gagasan bagi para calon kepala daerah. Oleh karena itu, dalam momen pilkada ini para calon kepala daerah harusnya berlomba lomba mengambil simpati masyarakat dengan menawarkan berbagai macam formulasi yang hebat dan menarik melalui program-program pembangunan yang kedepan akan dilakukannya. Mind set seperti itu bukan hanya wajib dimiliki oleh para calon kepala daerah tetapi juga harus terasosiasi ke dalam seluruh struktur tim suksesnya. Supaya output dari sebuah pilkada bukan hanya terpilihnya pemimpin baru tetapi juga harus berhasil memberikan pendidikan politik yg baik bagi segenap masyarakat.
Oleh karena itu mengenai pernyataan tim hukum edy hasan yang mengatakan adanya cawe cawe jenderal polisi bintang 1 di polda sumut dan ketidak netralan ASN senyatanya adalah bentuk ketidakpahaman hakikat dari sebuah pilkada itu sendiri. Selain itu pernyataan tersebut justru bisa berpotensi menjadi polemik yang tidak berdasar dan bisa memicu perpecahan ditengah masyarakat.
Sebenarnya tim hukum itu tugasnya adalah melakukan kerja-kerja hukum. Harusnya bekerja sesuai dengan koridor kerjanya saja. Selain itu dalam konteks negara hukum (Rechtsstaat), jika tim hukum edy hasan merasa ada temuan-temuan dugaan pelanggaran hukum harusnya hal itu ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang ada. Bukan dengan mengumbar opini sesat seperti itu yg sifatnya provokatif dan memicu kegaduhan. Berharap masyarakat simpati justru malah bisa jadi antipati.
Kita harus berkeyakinan bahwa pilkada ini khususnya di sumatera utara akan berjalan baik dan benar apalagi sudah ada deklarasi pilkada damai yang melibatkan seluruh forkopimda. Semuanya sudah berkomitmen untuk itu. Tinggal kita semua sebagai anak sumut sama-sama mengawal guna memastikan pilkada ini akan berjalan dengan baik namun tetap dengan cara cara yang benar.
Septian F Chaniago, S.H., M.H.
Ketua Umum Badko HMI Sumut Periode 2016-2018 dan Advokat
