-->

Iklan

Menu Bawah

Iklan

Halaman

Anak Muda Bergerak Minta Bupati Simalungun Evaluasi Kinerja Kadis Sosial Osnidar Marpaung

Redaksi
Selasa, 11 Juni 2024, Juni 11, 2024 WIB Last Updated 2024-06-10T19:19:14Z
Ketua Anak Muda Bergerak (AMB) Ahmad Fauzi (Foto: Istimewa)


SIMALUNGUN, SELEKTIFNEWS.COM -  Anak Muda Bergerak (AMB) sebuah organisasi kemasyarakatan yang bergerak di seputaran kegiatan sosial meminta Bupati Simalungun untuk mengevalusia kinerja Kadis Sosial Simalungun Osnidar Marpaung karena dinilai gagal melaksanakan tugasnya selaku kepala dinas di Dinas Sosial yang menangani bidang sosial, perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

 

Hal ini diungkapkan Ketua Anak Muda Bergerak (AMB) Ahmad Fauzi, SM kepada awak media di TOS Cafe Beringin, Senin (10/06/2024).


Menurut Fauzi, hingga hari ini masih banyak masyarakat tidak mampu di Kabupaten Simalungun yang belum menikmati fasilitas BPJS PBI dimana hal ini dibuktikan dengan banyaknya keluhan dan aduan masyarakat yang mereka terima.


BPJS PBI APBD / APBN merupakan salah satu program jaminan sosial yang diberikan pemerintah untuk menjamin kesehatan warga negaranya. Penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang selanjutnya disebut PBI JK adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan.


Ahmad fauzi meminta Bupati Simalungun untuk turun langsung melihat kondisi masyarakat di nagori-nagori dan memastikan pelayanan masyarakat harus ditingkatkan dan sampai ke jantung rakyat secara merata dengan melibatkan perangkat gamot dan kepling.


"Masih banyak masyarakat belum tersentuh bantuan BPJS PBI dan terlihat Dinas Sosial kurang pro aktif dalam menjalankan program-program sosial yang dicanangkan oleh pemerintah," ungkap Fauzi kesal.


"Padahal jelas hal ini memang sudah menjadi tugas dan tangung jawab dinas sosial terkait rekomendasi pengusulan BPJS PBI daerah, pengusulan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial / Bantuan Sosial (PKH, BPNT, PBI), Reaktifasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, Rekomendasi Penonaktifan PBI Daerah, Rekomendasi Surat Keterangan Miskin untuk Biakes. Namun sampai detik ini masyarakat banyak yang tidak mengetahui, apalagi yang berdomisili di pelosok-pelosok," jelas Fauzi.


Lebih lanjut Fauzi menambahkan hal ini akibat kurangnya sosialisasi ke masyarakat sehingga banyak masyarakat ambigu dengan manfaat dan fungsi dari dinas sosial.


"Saya dan kawan-kawan sekali lagi meminta pak Bupati agar turunlangsung ke Nagori-nagori dan mengevaluasi kinerja  Kadis Sosial atau bila perlu mencopotnya saja dari jabatannya karena kurang tanggap terhadap keluhan masyarakat serta kami nilai tidak mampu memberikan rasa aman untuk kesejahteran bagi masyarakat," pungkas Fauzi.

Komentar

Tampilkan

Terkini