 |
| Foto: Muhammad Iqbal, Kabid Agitasi Dan Propaganda Saat Menunjukkan Surat Kemenlhk RI |
Batubara, Selektifnews.com - Komunitas Peduli (Kompi) Batubara mulai meragukan komitmen perkimlhk Batubara dalam menyisir perusahaan nakal yang tidak taat aturan. Pasalnya, ada beberapa perusahan Barubara yang masuk dalam dumas ke Kemenlhl sejak tahun 2022 lalu, dan kini mendapat titik terangnya.
Informasi itu didapatkan Kompi Batubara sesuai surat penanganan dari Gakkumlhk wilayah 1 Sumatera. "Ada surat dari Gakkumlhk pada ketua kami, tapi saat dikonfirmasi pada Plt Perkim, mengenai penanganan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Prima Tangki Indonesia, diduga plt Perkim tidak merespon dengan baik, padahal sudah arahan kementerian untuk berkoordinasi,"kata Muhammad Iqbal, Kabid Agitasi Dan Propaganda, Kompi Batubara, kamis (08/02/2024).
Menurut Iqbal, pejabat publik harus siap berkoordinasi dengan masyarakat maupun komunitas masyarakat. Pihaknya menyebut, hal itu sudah dituntut oleh undang-undang pelayanan publik.
"Jadi jika berkoordinas sulit, makanya kita mulai mempertanyakan dan meragukan, kendudukan Plt Perkim yang dipimpin oleh Lendi,?,"ungkapnya
Mahasiswa Stais Tebing Tinggi ini juga mengaku, pihaknya sangat mendukung motto Pj Bupati Nizhamul yang bertajuk 'Batubara Bangkit'. Tapi ia pesimis, "Bagaimana Batubara Bangkit tercapai, jika masih ada oknum pejabat yang tidak komunimatif dan aspiratif, padahal itu berkenaan dengan tupoksinya selaku pimpinan OPD,"
Iqbal mendalilkan, bahwa Perusahaan yang memiliki cerobong asap yang tidak sesuai baku mutu, wajib ditindak, apalagi sampai tidak memiliki izin Amdal yang lengkap. "Dan ini tugas perkimlhk, untuk menyidak, dan memberi sanksi tegas, bahkan sudah ada 1 perusahaan yang terbukti melanggar sanksi administratif oleh Kemenlhk,"pungkasnya
Tapi saat dikoordinasikan pada Pltnya, tidak ada respon padahal sudah arahan dari kementerian. "Nah Ini jika dibiarkan perlakuan seperti ini, membuat 'Bom Waktu' bagi Pak Nizhamul, kami sayang beliau, jadi jangan sampai citranya rusak karna ada Oknum Kepala Opd yang dinilai tidak kooperatif, dan aspiratif. Makanya kami mendesak evaluasi Plt Perkim Batubara,"tandasnya.
Lap. Jihan
