JAKARTA, SELEKTIFNEWS.COM -- Komisi IV DPRD Kabupaten Simalungun melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Jakarta, Senin (20/2/2022)
Kunjungan yang dilakukan Komisi IV DPRD Kabupaten Simalungun tersebut untuk mempertanyakan nasib pegawai honorer dan status pengangkatan bagi pegawai honorer yang sudah lama mengabdi untuk pelayanan masyarakat.
Komisi IV DPRD Simalungun menilai banyak yang akan berdampak pada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait pembatasan pengangkatan maupun penerimaan tenaga honorer disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Simalungun Benfri Sinaga yang terpilih dari Dapil V Simalungun mengatakan bahwasanya kunjungan tersebut dilakukan untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat yang selama ini mengeluh terkait status kerja yang sudah mengabdi sudah lama jadi honorer pada pemerintah daerah.
"Ini kunjungan kami komisi IV ke Menteri PAN-RB untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Simalungun dan mempertanyakan terkait pembukaan CPNS untuk wilayah pemerintahan Kabupaten Simalungun," Ujar Benfri Sinaga dilansir dari media generasinusa.com.
Benfri Sinaga menambahkan, kunjungan komisi IV Simalungun sudah diterima oleh pegawai perwakilan menteri, karena bapak menteri ada pertemuan pada seluruh Kapolda se-Indonesia, ucapnya.
"Terkait kunjungan komisi IV ini menghasilkan untuk rekomendasi pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Simalungun untuk melakukan pendataan ulang pada manfaat dan kebutuhan pegawai pada setiap OPD dan melakukan pendataan juga pada ASN yang akan berakhir masa pengabdiannya, sehingga dapat melakukan permohonan pada menPANRB untuk pembukaan CPNS," paparnya.
"Setelah melakukan kunjungan pada menPAN-RB, kami akan melakukan RDP pada Badan Kepegawaian Daerah untuk dilakukan kesepakatan bersama yang dapat memperjuangkan nasib masyarakat Kabupaten Simalungun yang saat ini bekerja sebagai honorer pada Pemerintah Daerah," jelasnya lagi.
Selain hal tersebut, Benfri Sinaga juga memohon kepada Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga dapat melakukan komunikasi intens pada Menteri PAN-RB melalui Sekda atau OPD yang bersangkutan, supaya dapat menjawab dan memperjuangkan ribuan honorer di Kabupaten Simalungun.
