PEMALANG, SELEKTIFNEWS.COM - Perjalanan dalam kehidupan tidak bisa lepas dari norma - norma yang berlaku pada daerah, wilayah, negara dan antar negara / internasional. Artinya norma secara umum akan berlaku secara universal dimana saja berada. Adapun norma secara khusus akan berlaku pada spesifikasi pada daerah, wilayah dan negara masing masing.
Contoh :
Undang undang Pers di Indonesia tidak bisa melepaskan dan bahkan mengharuskan berlandaskan PANCASILA. Kenapa demikian... karena secara spesifikasi Pancasila sudah menjadi " Kesepakatan politik bagi bangsa Indonesia sebagai dasar negara Indonesia " yang mana hal itu tidak terjadi di negara negara lain. Lalu bagaimana dengan wartawan di Indonesia itu sendiri...? Tentunya, kita harus melihat nya secara utuh dan menyeluruh Komprehensif, juga kita harus melihat juga kesejarahan dan perkembangan wartawan Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan dan dengan dinamikanya hingga kini.
Tentunya setiap periodesasinya punya tantangan dan peroalan masing masing sesuai kurun waktunya. Dulu menempatkan wartawan sebagai alat perjuangan kemerdekaan Indonesia dan seiring perjalanan bagaimana wartawan mempertahankan kemerdekaan dari anasir dan agresi asing, sekarang dengan tantangan globalisasi tentunya memerlukan ilmu pengetajuan dan tehnologi dimana penguasaan " IT " menjadi sebuah keharusan yang dimiliki wartawan dalam rangka untuk mengimplementasikan " 5W 1H " nya.
Lalu wartawan dalam perspektif pembangunan zaman sekarang tidak sekedar kuli tinta saja, akan tetapi harus bisa menempatkan diri sebagai " Agent of Change " dalam pembahuruan itu sendiri, untuk bisa mengawal perubahan perubahan yang sedang dan akan terjadi. Maka tidaklah salah kalau bangsa Indonesia sangat berharap bahkan over-istimage terhadap gerakan - gerakan wartawan, karena pada pundak wartawanlah masyarakat berharap banyak.
Apalagi saat - saat seperti sekarang ini, dimana aspirasi rakyat sudah tidak digubris lagi oleh elemen - elemen Pemerintahan, termasuk pejabat dan anggota DPR RI. Dimana persoalan persoalan hajat hidup tidak digubris lagi bahkan sekarang ini cenderung masyarakat hanya dijadikan obyek kebijakan Pemerintah saja.
Mestinya masyarakat harus dijadikan subyek Kebijakan Pemerintah dalam proses pembangunan sekarang ini (aco toh : UU Omnibuslow dan Kenaikan BBM termasuk kenaikan Pajak dan Listrik) tidak berpihak pada kepetingan rakyat. Putuslah harapan masyarakat pada Kebijakan Pemerintah. Demontrasi tidak digubris lagi oleh Pemerintah, lalu pada siapa lagi masyarakat harus mengadu...?! Ahirnya pada wartawanlah masyarakat berharap aspirasinya tersampaikan, minimal untuk bisa aspirasinya disebar luaskan lewat media baik cetak maupun elektronik.
Dan disinilah sesungguhnya peran penting dan strategis bagi wartawan dengan segala rintangan dan tantangannya, maka sesungguhnya dipundak wartawan terdapat beberapa bongkah dari segunung kemulyaan dalam setiap tindakannya, mengandung unsur - unsur perjuangan yang berat, antara idialisme dan pragmatis yang berkembang secara realistis di masyarakat, baik dibidang : ekonomi, sosial, budaya, khasanah kearifan lokal, pendidikan, politik, pertahanan dan keamanan negara dan ditambah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Yang demikian kompleksitasnya wartawan diperlukan sikap yang konsisten dan berkarakter serta serba bisa dalam menempatkan persoalan dalam keseimbangannya atau " span of control " dalam mengkritisi segala dekadensi yang cenderung destruktif termasuk penyakit korupsi yang sudah membudaya dan menggurita di Indonesia.
Penulis : Ragil Surono
Koordinator Liputan Nasional SelektifNews.com
